Bagaimana muslim menyikapi kenaikan harga

0
291

Awal tahun ini kita mengalami banyak ‘peningkatan’, hanya saja yang meningkat adalah harga-harga. Biaya pengurusan surat-surat kendaraan meningkat 2 hingga 3 kali lipat, harga BBM, tarif listrik, hingga harga cabe juga meningkat luar biasa.

Untuk tahu sikap yang benar, kita harus tahu dulu sebab naiknya harga.

Setidaknya ada tiga sebab kenaikan harga; pertama, faktor kelangkaan alami yang terjadi karena gagal produksi, kemarau berkepanjangan dll, sehingga ketika barang berkurang sementara yang membutuhkan banyak, maka otomatis harga akan naik.

Sebab kedua, kenaikan harga terjadi karena penyimpangan ekonomi dari hukum-hukum syariah Islam. Terjadinya penimbunan (ihtikar), permainan harga (ghabn al fahisy) yang dilakukan oleh pelaku bisnis, dan tidak ditangani dengan baik oleh penguasa.

Sebab ketiga adalah adanya liberalisasi migas dan listrik (pencabutan sempurna subsidi BBM dan tarif listrik) yang menghantarkan kita menuju ‘penjajahan’ ekonomi.

Secara individual, ketika harga-harga melambung, apapun penyebab melambungnya, seorang muslim tidak boleh terguncang jiwanya
Keyakinannya bahwa Allah lah yang memberi rizqi dan menentukan segala sesuatu tidak boleh luntur, juga tidak layak mengeluhkan hal ini kepada manusia.

Seorang Ulama salaf Salamah bin Dinar (w. 140 H) pernah ditanya:
.
“wahai Abu Hâzim (seorang tabi’in), tidakkah engkau perhatikan bahwa harga-harga melambung tinggi?”
.
Maka beliau menjawab:
“Lalu apa yang membuat engkau galau dengan hal tersebut? Sesungguhnya Yang Memberi Rizqi kepada kita saat harga turun, Dia pula yang memberi rizqi kepada kita saat harga-harga naik” (Ibn ‘Asâkir, Târikh Dimasyq, 22/60)

Itu dari sisi keyakinan kita tentang rizqi. Adapun dari sisi syariat perlu dibedakan, jika melambungnya harga karena sebab pertama, yakni faktor “alami” seperti kemarau panjang dll, maka kita dituntut untuk bersabar dan memperbanyak istighfar, sebab bisa jadi ada kemaksiatan yang tersembunyi di masyarakat, yang mencegah turunnya berkah, dan membuat harga-harga naik.

Bagaimana jika melambungnya harga disebabkan pengabaian terhadap hukum-hukum syariah? Bagaimana jika penyimpangan itu terlihat kasat mata di masyarakat?

Jawabnya tidak cukup disikapi dengan diam bersabar dan beristighfar saja. Penguasa harus bertanggung jawab atas hal ini, juga harus mencegah agar hal tersebut tidak terjadi.

Rasulullah saw sampai turun sendiri ke pasar untuk melakukan ‘inspeksi’ agar tidak terjadi penipuan harga (ghabn), penipuan barang dan uang (tadlis), dan penimbunan (ihtikar).
.
Beliau memeriksa pasar dan meluruskan pedagang keliru. Memeriksa transaksi di pasar dan menjelaskan bagaimana transaksi itu seharusnya. Dalam semua itu ada hak umum; karena pelanggaran yang terjadi akan membahayakan rakyat secara umum.

Sebagai contoh, penipuan dalam masalah barang yang dijual yang ada di dalam hadits itu berupa makanan, yakni makanan basah/jelek disembunyikan di bagian dalam. Makanan yang bagus ditaruh diatas agar pembeli tertipu.

Khalifah Umar bahkan melarang siapa saja yang tidak mengerti hukum-hukum syariat (terkait bisnis) dari melakukan bisnis. Para pebisnis secara berkala juga pernah diuji, apakah mengerti hukum-hukum bisnis ataukah tidak. Jika tidak faham maka mereka dilarang.

Lembaga yang melakukan pengawasan itu di dalam Islam disebut dengan Qadhi Al Muhtasib, dan tugasnya disebut dengan Al-Hisbah. Di dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), lembaga ini berwenang menjatuhkan hukuman atas para pelanggar dalam bentuk sanksi ta’zir mulai dari yang paling ringan berupa nasihat, lalu celaan dan pengingkaran, diekspos kepada publik, pelarangan berdagang, atau dalam bentuk denda, cambuk, penahanan, dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai koridor syariah.

Berikutnya kita akan membahas, bagaimana jika pelaku kemaksiatan dalam ekonomi, bisnis, finansial, dan pasar justru penguasa?

Berbeda halnya jika pelaku kemaksiatan itu justru penguasa, yang mengabaikan syariat Islam, lalu menggantinya dengan “ayat-ayat” Kapitalis. Menurut ekonomi Kapitalisme, subsidi adalah “haram”, harus dicabut. Maka listrik dan bbm naik, tidak peduli miskinnya masyarakat. Inilah maksiat penguasa. Maka umat harus mengambil peran untuk meluruskannya.

Ketika Khalifah Mu’awiyah berkhutbah pasca pencabutan subsidi kepada masyarakat, dan beliau berkata dari atas mimbarnya “isma’û wa athî’û” (dengarlah oleh kalian dan taatilah). Maka berdirilah Abu Muslim seraya berkata: Lâ sam’a wa lâ thô’ata yâ Muawiyah (tidak (wajib) mendengar dan ta’at, hai Mu’awiyah)

Muawiyah bertanya: “Mengapa wahai Abu Muslim?”, maka Abu Muslim menjawab:
.
“Bagaimana engkau bisa menyetop subsidi, padahal dia bukan hasil kerjamu, bukan hasil kerja bapakmu, bukan pula hasil kerja ibumu?” …. akhirnya Muawiyah sadar dan tidak jadi menghentikan subsidi tersebut. (Mawaridudh Dham’an Li Durusiz Zamân, 4/117)

Setiap kemaksiatan, apalagi kemaksiatan ekonomi, pasti akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan ekonomi. Bahkan bukan hanya ekonomi, namun juga sisi-sisi kehidupan yang lain, baik pelakunya rakyat, pengusaha, apalagi penguasa. Rasulullah bersabda:

Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan mereka memilih-milih apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka. (HR. Ibnu Majah)

Kita harus kembali kepada syariat. Namun jangan dipahami ekonomi syariah itu hanya bank syariah!

Kembali ke ekonomi syariah berarti melepas segala atribut kapitalisme dan liberalisme. Menghilangkan riba. Mengembalikan pemilikan harta kekayaan, termasuk tambang migas dan non migas, sesuai ketentuan Allah, bukan atas hawa nafsu apalagi dikte para pemodal. Kembali kepada mata uang yang bersandar pada dinar dan dirham.

Inilah sistem ekonomi yang diberkahi. Tidak seperti kapitalisme yang membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tidak seperti sosialisme yang memeratakan kemiskinan.

Ayo perjuangkan!

Comments

comments

LEAVE A REPLY